Demak Indonesia- Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) menyelenggarakan kegiatan pendampingan desa binaan bertajuk “Pendampingan Program Perencanaan Kegiatan Desa: Menuju Kesejahteraan Masyarakat” pada Kamis (19/11/2026), bertempat di Balai Desa Batu, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen UIN Walisongo dalam memperkuat peran perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat untuk merencanakan pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Walisongo Semarang, Moh. Masrur, M.Ag., bersama Kepala Desa Batu, Misbah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perangkat desa, unsur masyarakat, serta para peserta pendampingan. Hadir sebagai narasumber, H. Bambang Setya Budi, S.Pd.I., Ketua Yayasan Yahana Demak, dan Ruskin Ristiana, S.ST., M.Si., Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Demak. Jalannya kegiatan dipandu oleh Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A., sebagai moderator.
Pengembangan Desa Batu Berbasis Neighborhood Development Goals (NDGs)
Dalam pemaparannya, H. Bambang Setya Budi mengangkat tema “Pengembangan Desa Batu Berbasis Neighborhood Development Goals (NDGs)”, dengan menekankan pentingnya penguatan peran perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat perkembangan kawasan industri Jateng Land. Menurut materi yang disampaikan, perkembangan kawasan industri memberikan peluang bagi masyarakat Desa Batu, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan usaha mikro, pengembangan jasa, dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Namun, perkembangan tersebut juga perlu diantisipasi melalui tata kelola lingkungan dan sosial yang baik, mengingat adanya potensi perubahan tata guna lahan, peningkatan kebutuhan infrastruktur, persoalan drainase, pengelolaan sampah, serta dinamika sosial akibat bertambahnya aktivitas industri dan mobilitas penduduk.

Melalui pendekatan NDGs, pembangunan desa diarahkan pada empat pilar utama, yaitu lingkungan yang tangguh dan bersih, ekonomi mikro yang inklusif, harmoni sosial dan ketertiban masyarakat, serta penguatan kemitraan dengan kawasan industri. Pendekatan tersebut menempatkan RT dan RW sebagai basis perencanaan partisipatif. Melalui pemetaan kebutuhan dan potensi di tujuh RW yang ada di Desa Batu, pemerintah desa diharapkan dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Bambang juga memaparkan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, pengurus RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, dan Karang Taruna dalam mengoptimalkan peluang ekonomi sekaligus menjaga ketahanan sosial dan lingkungan.Salah satu strategi yang ditawarkan adalah penyusunan rencana aksi 90 hari, mulai dari konsolidasi dan pemetaan persoalan di tingkat RW, penguatan aturan dan kemitraan, hingga pelaksanaan program prioritas yang dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.
Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan
Sementara itu, narasumber kedua, Ruskin Ristiana, S.ST., M.Si., menyampaikan materi “Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa: Penyelarasan dengan Arah Pembangunan Kabupaten Demak dan Pemanfaatan Kolaborasi melalui Pengabdian Perguruan Tinggi.” Dalam pemaparannya, Ruskin menekankan pentingnya perencanaan pembangunan desa yang berangkat dari persoalan nyata, kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta isu-isu strategis yang berkembang. Perencanaan pembangunan tidak semestinya dipahami sebatas penyusunan daftar kegiatan atau pengalokasian anggaran, tetapi sebagai proses menentukan arah perubahan yang ingin dicapai masyarakat desa.
Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, waktu, dan kapasitas pelaksanaan, pemerintah desa perlu menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan, manfaat, kewenangan, serta kemampuan pelaksanaannya. Selain itu, penyelarasan program pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Demak menjadi aspek penting untuk menciptakan sinergi dan efektivitas pelaksanaan program. Ruskin juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, keterlibatan perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui pendampingan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemetaan potensi, serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Memperkuat Kolaborasi untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa. Diskusi yang dipandu oleh Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A., menghubungkan kedua materi tersebut dalam satu kerangka pengembangan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Pendekatan NDGs yang menitikberatkan pada pemetaan kebutuhan masyarakat di tingkat RT dan RW perlu diintegrasikan dengan sistem perencanaan pembangunan desa agar program-program yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kegiatan pendampingan ini, UIN Walisongo berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Desa Batu dan Pemerintah Kabupaten Demak dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dan potensi lokal.
Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam menghadapi dinamika pembangunan kawasan industri, sekaligus memastikan bahwa peluang pertumbuhan ekonomi dapat dimanfaatkan secara inklusif. Dengan perencanaan yang matang, partisipasi masyarakat yang kuat, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan, Desa Batu diharapkan dapat berkembang menjadi desa yang lebih mandiri, tangguh, dan sejahtera.
Leave a Reply