Semarang Indonesia — Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melakukan audiensi pra-Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades) Provinsi Jawa Tengah di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah, Selasa (18/8/2026). Audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama dalam aspek pengabdian kepada masyarakat, khususnya melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
Rombongan UIN Walisongo diterima secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Ibu Nawal Arafah Yasin, M.S.I. Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang sinergi antara UIN Walisongo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Dispermades dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
Dari UIN Walisongo, audiensi dihadiri oleh Ketua LP2M Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., Sekretaris LP2M Abdul Karim, M.Si., Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Moh. Masrur, M.Ag., serta Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I. Sementara itu, dari Dispermades Provinsi Jawa Tengah hadir Ray Frans Roi A., S.IP., M.Si. selaku Kepala Bidang, Zaenal Azis Azis, S.STP., M.Si. selaku Kapokja, dan Rahma Tri E., S.Psi. selaku staf. Kehadiran jajaran Dispermades tersebut memperkuat pembahasan teknis mengenai bentuk sinergi program pengabdian kepada masyarakat yang dapat dikembangkan bersama UIN Walisongo.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah bidang yang berpotensi menjadi ruang kolaborasi pengabdian kepada masyarakat melalui KKN tematik, antara lain pengelolaan sampah, pengolahan minyak jelantah, penanganan stunting, penguatan Posyandu, pendidikan anak usia dini (PAUD), literasi digital, literasi perpustakaan desa, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ketahanan keluarga.
Sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Ibu Nawal Arafah Yasin, M.S.I. menyampaikan berbagai program pemberdayaan yang tengah dikembangkan dan memiliki peluang untuk disinergikan dengan program KKN UIN Walisongo. Salah satu yang menjadi perhatian adalah transformasi Posyandu melalui penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Transformasi tersebut diarahkan karena Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi mampu memberikan layanan yang lebih komprehensif sesuai kebutuhan masyarakat. Pengembangan tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain literasi digital, PAUD, layanan bagi penyandang disabilitas, serta perumahan rakyat.
Penguatan Posyandu tersebut dinilai memiliki ruang kolaborasi yang luas dengan KKN tematik UIN Walisongo. Mahasiswa dapat berperan dalam sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta penguatan kapasitas kader dan masyarakat. UIN Walisongo juga akan melakukan inventarisasi potensi kegiatan dari berbagai program studi yang dapat disinkronkan dengan kebutuhan Posyandu dan program prioritas pemerintah daerah.
Selain Posyandu, isu pengelolaan sampah dan minyak jelantah menjadi salah satu fokus penting dalam pembahasan. Program Gerakan Jelantah Menjadi Rupiah menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan untuk memberikan nilai ekonomi terhadap minyak jelantah yang dikumpulkan masyarakat. Dispermades juga tengah menyiapkan inovasi ATM Jelantah. Pada bidang lingkungan, pengembangan bank sampah juga menjadi bagian dari program yang berpotensi diperkuat melalui KKN. Sejumlah daerah, termasuk Banyumas, telah menjalankan program bank sampah. Gagasan “sampah jadi emas” juga dibahas sebagai salah satu bentuk pengembangan nilai ekonomi sampah melalui kerja sama dengan mitra terkait. Selain itu, peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi lain dalam pengembangan sampah menjadi energi turut menjadi referensi dalam pengembangan program.
Dari sisi UIN Walisongo, pelaksanaan KKN pada Oktober 2026 akan melibatkan sekitar 560 mahasiswa. Mahasiswa berasal dari berbagai program studi yang juga memiliki kompetensi yang relevan untuk mendukung program stunting, kesehatan mental, penguatan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, tema KKN akan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan program prioritas daerah. Beberapa tema yang berpotensi dikembangkan meliputi Posyandu 6 SPM, pengelolaan sampah, pengolahan jelantah, PAUD, literasi perpustakaan desa, UMKM, stunting, serta penguatan literasi dan ketahanan keluarga.
Audiensi juga membahas pentingnya penyusunan petunjuk teknis (juknis) KKN tematik yang detail. Juknis nantinya tidak hanya memuat tema kegiatan, tetapi juga sasaran, lokasi, metode pelaksanaan, narasumber, bentuk pendampingan, indikator keberhasilan, serta pembagian peran antara dosen, mahasiswa, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemilihan lokasi KKN akan mempertimbangkan kebutuhan desa, khususnya wilayah yang capaian 6 SPM-nya masih rendah. Dengan demikian, pelaksanaan KKN diharapkan benar-benar memberikan kontribusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di bidang literasi, turut dibahas pengembangan gerakan silent reading, yaitu kegiatan membaca bersama selama satu jam yang dapat dipadukan dengan aktivitas menyanyi dan reviu bacaan. Program tersebut diharapkan dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan komunitas literasi dan diterapkan di sekolah maupun masyarakat. Selain itu, program perpustakaan desa menjadi pembahasan.
Untuk memastikan berbagai gagasan tersebut dapat dilaksanakan secara terarah, kedua pihak mendorong pembentukan tim kecil yang bertugas memetakan program, menyusun substansi kerja sama, menentukan wilayah sasaran, serta menyusun juknis pelaksanaan. Tim juga akan melakukan inventarisasi kegiatan yang telah dimiliki UIN Walisongo dan Dispermades agar dapat disinkronkan dengan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan pra-PKS turut mencakup penyempurnaan dokumen kerja sama, termasuk definisi dan ruang lingkup SPM dan KKN, substansi kegiatan, wilayah pelaksanaan, serta mekanisme penandatanganan. Dokumen PKS akan disempurnakan agar menjadi landasan kerja sama yang jelas dan operasional. Tim UIN Walisongo dan Dispermades selanjutnya akan melakukan pembahasan teknis mengenai program Posyandu 6 SPM, sampah dan jelantah, PAUD, literasi perpustakaan desa, serta UMKM. Juknis diharapkan dapat disusun secara detail sehingga siap menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN pada Oktober mendatang.
Melalui audiensi pra-PKS tersebut, UIN Walisongo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Dispermades berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. KKN tematik diharapkan menjadi salah satu bentuk nyata sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, memperkuat layanan dasar, serta mendukung pembangunan desa di Jawa Tengah.
Leave a Reply